Birokrasi Pemerintahan

1. 1.  Organisasi rasional (rational organization)
   2. Ketidakefisienan organisasi (organizational inefficiency)
   3. Pemerintahan oleh para pejabat (rule by official)
   4. Administrasi negara (public administration)
   5. Administrasi oleh para pejabat (administration by official)
   6. Bentuk organisasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti
      hirarki serta peraturan-peraturan.
   7. Suatu ciri masyarakat modern yang mutlak (an essential quality
      of modern society).
   1. Jabatan administratif yang terorganisasi/tersusun secara hirarkies
      (Administratice offices are organized hierarchically).
   2. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri (Each
      office has its own area of competence).
   3. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada
      kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijasah atau ujian (Civil
      cervants are appointed, not electe, on the basis of technical
      qualifications as determined by diplomas or examination).
   4. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau
      kedudukannya (Civil servants receive fixed salaries according
      to rank).
   5. Pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya,
      pekerjaannya sebagai pegawai negeri (The job is a career and
      the sole, or at least primary, employment of the civil servant).
   6. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri (The official does not
      own his or her office).
   7. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan
      (the official is subject to control and dicipline).
   8. Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang
      melebihi rata-rata (Promotion is based on superiors judgement).
   1. Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian
      wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi (a hierarcical structure involving delegation of authority from the top to the bottom of an organization).
   2. Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang mempunyai tugas
      dan tanggung jawab yang tegas (a series of official position offices, each having prescribed duties and responsibility).
   3. Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal
      yang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku para
      anggotanya (formal rules, regulations and standar governing operation of the organization and behavior of its members).
   4. Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang
      dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan
      pada kualifikasi dan penampilan (technically qualified personel employed an a career basis, with promotion based on qualification and performance).
Birokrasi Pemerintahan
Birokrasi dalam literatur ilmu administrasi, sering dipergunakan dalam
beberapa pengertian. Sekurang-kurangnya terdapat tujuh pengertian
yang terkandung dalam istilah birokrasi, yaitu:
Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan
tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di
bawah lembaga departemen dan lembaga non departemen, baik di
tingkat pusat maupun daerah, seperti propinsi, kabupaten dan
kecamatan, bahkan pada tingkat kelurahan atau desa.
Adanya dua mitos dalam sistem politik Barat tentang birokrasi. Yang
Pertama menganggap birokrasi sebagai sumber keburukan. Harold
J. Laski dalam dalam Encyclopedia of the Social Science
menggambarkan birokrasi sebagai penyebar rutin dalam administrasi,
mengorbankan fleksibilitas demi peraturan yang kaku, mengulurulur
proses pembuatan keputusan dan menolak eksperimen. Mithos
kedua menganggap birokrasi menjalankan peranan pahlawan. Max
Weber merupakan pendukung terkemuka pandangan ini. Ia
menyatakan bahwa birokrasi mampu mencapai tingkat efisiensi yang
paling tinggi dan bentuk administrasi yang paling rasional karena
birokrasi merupakan pelaksana pengendalian melalui pengetahuan.
Karakteristik Birokrasi menurut Weber:
Birokrasi sebagai organisasi dengan ciri-ciri khusus, menjadi pusat
perhatian para ahli berbagai disiplin ilmu sosial karena jasa Max Weber.
Dalam karyanya The Theory of Economy and Social
Organization, Weber mengemukakan konsepnya tentang the ideal
type of bureaucracy dengan merumuskan ciri-ciri pokok organisasi
birokrasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern, yaitu:
Peranan birokrasi secara umum dikemukakan oleh Michael G. Roskin
dan kawan-kawan mempunyai fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan
pengadministrasian, pelayanan, peraturan, perizinan, pengumpulan
informasi, dan urusan rumah tangga. Seluruh birokrat pemerintahan
menjalankan setidaknya dua dari fungsi dasar tersebut, dengan sebagian
bekerja secara khusus pada biro tertentu dan sebagian lagi menjalankan
fungsi ganda.
Selama masa Orde Baru masalah-masalah yang dialami oleh birokrasi
di Indonesia antara lain:

1. • Birokrasi di Indonesia lebih banyak mengatur daripada memberikan
     pelayanan kepada publik. Karena masih banyak bersikap mengatur,
     akibatnya kemitraan (parthnership) atau proses kolaborasi antara
     birokrasi dan masyarakat masih dirasakan belum akrab. Sesuai
     dengan ramalan Warren Bennis, maka proses kolaborasi itu
     merupakan ciri yang menonjol dari birokrasi masa depan.
   • Birokrasi Indonesia dewasa ini masih terperangkap pada jaringan
     Parkinsonisme.
   • Masalah ketiga adalah masih menonjolnya ego sektoral bagi masingmasing
     birokrasi departemen.
   • Pelaksanaan tiga asas pemerintahan yakni desentralisasi,
     dekonsentrasi dan medebewind dalam birokrasi pemerintahan kita
     belum profesional. Pada intinya sistem pemerintahan ini mengikuti
     sistem desentralisasi. Akan tetapi pelaksanaannya lebih didominasi
     oleh pelaksanaan asas dekonsentrasi.
   • Birokrasi saat orde baru menempatkan pengembangan karir jabatan
     pegawai pemerintah lebih ditekankan pada hirarki atas.
   • Sentralisasi yang amat kuat
   • Menilai tinggi keseragaman dalam struktur organisasi
   • Pendelegasian wewenang yang kabur dalam manajemen
   • Kesulitan dalam menyusun uraian tugas dan analisis jabatan yang
     semata-mata bersifat teknis
   • Kegagalan dalam upaya menerapkan organisasi matriks
   • Perkembangan profesionalisme berdasarkan spesialisasi dalam
     organisasi yang masih sulit.
   • Weberisasi
     Weberisasi adalah program untuk mengarahkan birokrasi sehingga
     menjadi alat pembangunan yang bekerja secara efisien, rasional,
     profesional dan berorientasi melayani masyarakat (public service).
   • Parkinsonisasi
     Parkinsonisasi merupakan kebijakan menata birokrasi dengan
     memperbesar sosok kuantitatif birokrasi.
   • Orwellisasi
   • Orwellisasi ditunjukkan untuk mendukung pembesaran sosok negara
     vis a vis masyarakat, dan pada gilirannya dapat meningkatkan
     kapabilitas regulatif negara.
   • Jaksonisasi
     Istilah ini dikenal untuk konteks Indonesia. Jaksonisasi adalah upaya
     untuk menjadi birokrasi sebagai akumulasi kekuasaan negara dan
     menyingkirkan masyarakat dari ruang politik dan pemerintahan
     sehingga terbentuk apa yang disebut oleh Karl D. Jackson (1980)
     sebagai bureaucraty polity.
   • Strategi inti, yaitu strategi yang mempunyai tujuan jelas dan
     berhubungan dengan fungsi utama pemerintah, yaitu pengendalian.
   • Strategi konsekuensi, yaitu strategi yang memaksa para pegawainya
     untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan.
   • Strategi pelanggan, yaitu strategi yang mengutamakan
     pertanggungjawaban birokrasi.
   • Strategi pengawasan, yaitu strategi yang menempatkan kekuasaan/
     wewenang untuk membuat keputusan, yang pada umumnya
     kekuasaan tersebut selalu berhubungan dengan puncak hirarki.
     Strategi ini mendorong kekuasaan pembuat keputusan secara
     signifikan diturunkan berdasarkan prinsip hirarki yang pada akhirnya akan sampai kepada masyarakat.
   • Strategi kebudayaan, yaitu strategi yang dipengaruhi keempat strategi
     di atas yang berarti dengan mengubah keempat strategi itu maka
     budaya akan berubah pula.
Dengan mengacu pada birokrasi modern, dalam organisasi birokrasi di
Indonesia terdapat beberapa aspek birokrasi yang dianggap dipengaruhi
oleh kultur di Indonesia. Aspek-aspek tersebut adalah:
Birokratisasi adalah proses menuju ciri-ciri prototipikal birokrasi. Dalam
terminologi ilmu politik, dikenal bentuk-bentuk kebijakan birokratisasi
yang umumnya ditemui dalam praktik pembangunan di Dunia Ketiga,
yaitu:
Untuk menciptakan pola birokrasi yang mandiri, mampu berpikir dan
independen, diperlukan adanya perubahan-perubahan yang
fundamental, melalui lima strategi berikut, yaitu:

Sumber buku Ilmu Pememrintahan Karya Jrg. Djopari