KESIMPULAN EKSKLUSIF HASIL RISET IEA TENTANG ICCS

TUGAS INDIVIDU

KESIMPULAN EKSLUSIF HASIL RISET IEA TENTANG ICCS

Ditulis untuk memenuhi tugas individu

Mata Kuliah : Pebandingan Civic Education

Dosen : Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si

Oleh :

Iwan Sukma Nuricht, SPd

NIM. 1104042

 

Tugas Perkuliahan Perbandingan Civic Education

Dosen : Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si

Hari, Tanggal tugas : Senin, 9 April 2012

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

Kelas : A

Nama mahasiswa : Iwan Sukma Nuricht, S.Pd

NIM : 1104042

SOAL DAN JAWABAN

1.    Apa yang diteliti ICCS  tersebut

       Jawaban :

            Setelah 10 tahun berlalu sejak dilakukan penelitian tentang civic education oleh CIVED di tahun 1999, dewasa ini di abad 21, tantangan baru telah muncul mengenai pendidikan orang muda tentang hak-hakya sebagai warga negara. Tantangan ini telah mendorong perlunya melakukan refleksi ulang tentang makna kewarganegaraan , tugas dan tanggung jawabnya serta pendekatan pendidikan kewarganegaraan. Berdasar hal ini maka ICCS melakukan penelitian pendidikan kewarganegaraan di tahun 2009. International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) adalah sebuah studi dibawah  IEA (Internasional Association for the Evaluation of Educational Achievement), sebuah lembaga studi internasional. ICCS  adalah sebuah proyek kerjasama yang mencakup kelompok peneliti, dan pelaku sekolah di seluruh dunia  Para staf peneliti diambilkan dari IEA dan lembaganya, konsultan ahli dan dari berbagai negara yang berpartisipasi. ICCS adalah hasil konsorsium kerjasama tiga lembaga yaitu IEA Secretariat, the IEA Data Processing Center (DPC) and the national research coordinators (NRCs): The Australian Council for EducationalResearch (ACER), the National Foundation for Educational Research (NFER) in the United Kingdom and the Laboratorio di Pedagogia sperimentale (LPS) at the Roma Tre University.

2.    Studi ini memfokuskan pada 6 pertanyaan penelitian. Sebutkan !

Jawaban :

            Studi ini dikembangkan kedalam pertanyaan pertanyaan kunci. Pertanyaan kunci studi difokuskan pada pemahaman, sikap untuk terlibat, partisipasi kewarganegaraan yang berhubungan dengan aktivitasnya dan sikap yang berhubungan dengan kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Secara khusus, pertanyaan kunci tersebut  meliputi hal sebagai berikut;

1.         What variations exist between countries, and within countries, in student achievement in conceptual understandings and competencies in Civic and Citizenship? Analisis atas hal ini akan difokuskan dari distribusi prestasi siswa berdasar data tes

2.         What changes in civic knowledge and engagement have occurred since the last international assessment in 1999 and what is the variation in those changes? Pertanyaan ini dikaitkan dengan menganalisis kecenderungan yang terjadi sejak penelitian CIVED 1999 sampai pada ICCS 2009 dan akan dibatasi dari data negara-negara yang berpartisipasi di studi ini

3.         What is the extent of interest and disposition to engage in public and political life among adolescents and which factors within or across countries are related to it? Pertanyaanini ditujukan pada isu dan indikator keterlibatan warga negara di dalam dan dibandingkan di negara lain.

4.         What are adolescents’ perceptions of the impact of recent threats to civil society and responses to these threats on its future development? The analysis would be primarily based on student comprehensions of the relationship between securing societies and safeguarding civil liberties and student attitudes towards citizenship rights.

5.         What aspects of schools and education systems are related to achievement in and attitudes to Civic and Citizenship including:(a) General approach to civic and citizenship education, curriculum or program content structure and delivery. The analysis requires additional datato be collected at the national level data on curriculum and programmes aswell as reports from school and teacher questionnaires.(b) Teaching practices such as those that encourage higher order thinking and analysis in relation to civic and citizenship. The analysis would be based ondata about student perceptions of and teacher reports on instructionalpractices.(c) Aspects of school organisation including opportunities to contribute to conflict resolution, participate in governance processes, and being involved in decision making. The analysis requires data on student perceptions of schoolgovernance and reports from school principals or civic education headteachers (where appropriate).

6.    What aspects of student personal and social background, such as sex, socioeconomic background, language background, are related to student achievement in and attitudes towards Civic and Citizenship education? Theanalysis would be based on data from the student background questionnaire,the attitude questionnaire and the assessment of knowledge, understanding andcompetencies.

Terjemahan pertanyaan-pertanyaan diatas antara lain :

1.    Perbedaan apa sajakah yang terjadi diantara dan di dalam negara berkaitan dengan pengetahuan siswa tentang kewarganegaraan ?

2.    Perubahan-perubahan pengetahuan kewarganegaraan apa sajakah yang terjadi sejak penelitian internasional terakhir yang dilakukan pada tahun 1999 ?

3.    Seberapa besar minat dan keinginan remaja untuk terlibat di dalam kehidupan masyarakat dan politik dan faktor-faktor apa saja di dalam atau antar negara yang mempengaruhi keterlibatan remaja ?

4.    Bagaimanakah pandangan remaja mengenai pengaruh ancaman bagi masyarakat madani dan apa saja respon remaja terhadap ancaman tersebut bagi perkembangan di masa depan ?

5.    Aspek-aspek dan sistem pendidikan apa sajakah yang berkaitan dengan pengetahuan tentang, sikap terhadap, kewarganegaraan termasuk:

(a)   pendekatan, kurikulum, struktur dan penyampaianpendidikankewarganegaraan;

(b)   praktik pengajaran, seperti analisis  dan berfikir tingkat tinggi; dan

(c)   aspek-aspek organisasi sekolah, termasuk kesempatan untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik, partisipasi di dalam proses penyelenggaraan sekolah, dan keterlibatan di dalam pengambilan keputusan ?

6.    Aspek-aspek apa sajakah dari siswa dan latar belakang sosio-ekonomi, latar belakang bahasa, dalam kaitannya dengan pengetahuan siswa tentang dan sikap terhadap pendidikan kewarganegaraan ?

3.    Siapakah responden penelitian ICCS ini?

       Jawaban :

            Berdasar kerangka kerja penilaian (Assessment Framework) tersebut dijabarkan menjadi instrumen penelitian ICCS. Responden terutama ditujukan pada siswa kelas delapan atau setidaknya adalah warga muda berusia minimal 13, 5 tahun. Instrumen penelitian itu sebagai berikut;

Instrument		Durasi	Responden
Internasional Cognitive Test		45 min	Siswa
Internasional Student Questionnaire		-40 min	Siswa
Regional Test	Tes	Menyesuaikan	Siswa
	Kuesioner	Menyesuaikan
Teacher Questionnaire		30 min	Guru
School Questionnaire		30 min	Kepala Sekolah

Dengan demikian instrumen penelitian ICCS terdiri atas 4 bagian:

1.         Tes pengetahuan untuk siswa

2.         Kuesioner untuk siswa

3.         Kuesioner untuk guru

4.    Kuesioner untuk kepala sekolah

4.    Bagaimana pendekatan dalam pembelajaran civic education yang ditemukan dari negara-negara peserta ICCS?

       Jawaban :

Pendekatan-pendekatan berbeda untuk ketentuan kota dan pendidikan kewarganegaraan adalah jelas dalam ICCS negara-negara. Pendekatan-pendekatan ini termasuk memiliki subjek khusus, mengintegrasikan isi yang relevan ke mata pelajaran lainnya, dan termasuk isi sebagai satu tema lintas kurikuler. Dua puluh satu dari 38 negara-negara dalam ICCS termasuk subjek khusus peduli akan kota dan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum mereka. Kota dan pendidikan kewarganegaraan meliputi lingkup topik yang luas, termasuk pengetahuan dan pemahaman institusi-institusi politik dan konsep-konsep, seperti hak-hak asasi manusia,serta topik-topik lebih baru ulas sosial dan kohesi masyarakat, keragaman, lingkungan,komunikasi-komunikasi, dan masyarakat global.

            Untuk melaksanakan penelitiannya, ICCS menyertakan sebuah kerangka kerja penilaian (Assessment Framework) yang nantinya akan dikembangkan sebagai alat pengumpul data baik dalam bentuk tes kognitif maupun kuesioner. Secara garis besar The ICCS Civics and Citizenship Framework  dikelompokkan kedalam tiga dimensi yaitu Content dimension yang mengkhususkan pada subject matter yang dinilai tentang civics dan citizenship; Affective-behavioural dimension yang menggambarkan macam persepsi dan aktifitas yang akan diukur dan Cognitive dimension yang menggambarkan proses berfikir. Cognitive domains terdiri atasKnowing dan Reasoning and Analysing. Affective – behavioural domains terdiri atasValue beliefs, Attitudes, Behavioural intentions dan Behaviours. Sedangkan Content dimension terdiri atas Civic Society and Systems, Civic Principles, Civic Participation dan Civic Identities.

            Kuesioner untuk siswa berisikan Affective – behavioural domains yangterdiri atasValue beliefs, Attitudes, Behavioural intentions dan Behaviours. Secara teknis, pertanyaan kuesioner berisi tiga (3) hal pokok yaitu: tentang kamu, rumahmu dan keluargamu; tentang kegiatan yang kamu lakukan di sekolah atau di luar sekolah; dan pandanganmu tentang berbagai masalah sosial dan politik. Tiga masalah pokok tersebut dibagi lagi kedalam materi materi sebagai berikut: tentang kamu, kegiatanmu, tentang  sekolahmu, kewarganegaraan dan masyarakat, hak dan kewajiban, lembaga dan masyarakat, partipasi dan masyarakat, dan; kamu dan agama. Jumlah soal ada 36 item. Untuk tes kuesioner ini, materinya sama untuk seluruh siswa.

            Regional tes terdiri dari tes kognitif dan kuesioner. Regional tes ini bersifat partikular sesuai dengan wilayahnya yang terbagi dalam region Eropa, Asia, Amerika Latin dan Afrika. Untuk penelitian ICCS yang dilakukan di Indonesia , regional tes ini dijabarkan menjadi dua yaitu Kuesioner siswa untuk konteks Asia dan Penelitian pendidikan kewarganegaraan konteks Indonesia.

5.    Apa yang dimaksud pengetahuan kewarganegaraan menurut studi ICCS ?

       Jawaban :

            Pengetahuan Kewarganegaraan tidak hanya meliputi pemahaman tetapi aplikasinya . Pada pengetahuan kewarganegaraanmerupakan pembahasan mengenai konsep kewarganegaraan dan ilmu kewarganegaraan.

6.    Bagaimana tingkat pengetahuan kewarganegaraan menurut hasil studi ICCS ?

       Jawaban :

                Sejalan dengan domain kontennya, tes pengetahuan untuk siswa ini berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai kewarganegaraan, yaitu persoalan yang berhubungan demokrasi, konstitusi, politik , HAM, lembaga dan hukum internasional. Tes pengetahuan ini berisi dua bentuk yaitu Tes Pilihan dimana siswa telah diberikan alternatif jawaban yang akan dipilih dan Tes Isian, berupa pertanyaan yang meminta siswa untuk menuliskan pendapat atau gagasannya yang berkaitan dengan soal. 

            Penilaian ICCS pengetahuan kewarganegaraan berdasarkan barang 79 menguji yang tutup-tutup berpuas hatipeduli akan masyarakat kota dan sistem-sistem, prinsip-prinsip kota, partisipasi kota, dan kotaciri-ciri. Sebagian besar, dari instrumen tes diketahui 75%murid-murid membutuhkan menjalankan pertimbangan dalam melakukan danmenganalisis ketika mengingat hal-hal berhubungan dengan ilmu kewarganegaraan dan kewarganegaraan, dan sisanya instrumen penilaian yang lain meliputi pengetahuan murid tentang ilmu kewarganegaraan dan kewarganegaraan.

            Dari hasil studi tersebutterungkap banyak variasi yang bertolak belakang mengenai pengetahuan kewarganegaran dan partisipasinya terhadap pengetahuan kenegaraan dan pengetahuan warga negara. Di skala satu dengan deviasi standar 100 poin, perbedaan antara atas dan bawah quartiles distribusi negara adalah 60 poin. Dalam empat tertinggi melakukan negara-negara, lebih dari separuh pelajar-pelajar berada di tertinggi tiga tingkat keahlian. Dalam empat terendah melakukan negara-negara, lebih dari 70 persen skor-skor siswa berada di tiga keahlian yang terendah tingkat-tingkat. Gadis-gadis memperoleh skor-skor pengetahuan kewarganegaraan secara signifikan lebih tinggi daripada melakukan anak-anak lelaki di hampir semua ICCS negara-negara.

7.    Adakah kaitan antara pengetahuan kewarganegaraan dengan karakteristik siswa dan latar belakang keluarga ?

       Jawaban :

            Pengetahuan kewarganegaraan diasosiasikan dengan sifat-sifat dan latar belakang keluarga murid-murid.aspek latar belakang keluarga paling dengan kuat dan tetap berhubungan dengan pengetahuan kewarganegaraanapakah status pekerjaan keayahan, yang sering digunakan sebagai suatu indikator status sosial ekonomi.

            Namun demikian, kekuatan hubungan ini bervariasi sangat melintasi negara. Dalam beberapanegara-negara , ada perbedaan yang secara relatif kecil dalam pengetahuan kewarganegaraan sejumlah murid-murid itu orang tua siapa memiliki pekerjaan-pekerjaan status tinggi dan murid-murid itu orang tua siapa memiliki pekerjaan-pekerjaan status rendah. Di negara lain, perbedaan berhubungan dengan status pekerjaan keayahan jauh lebih besar. Perkumpulan-perkumpulan antara pengetahuan kewarganegaraan dan kepentingan keayahan secara sosial dan isu-isu politik dan latar imigran juga muncul dari data tersebut. Hubungan-hubungan ini secara relatif lemah.

8.    Bandingkan tingkat pengetahuan kewarganegaraan berdasarkan hasil studi ICCS dengan hasil CIVED yang dilakukan IEA 1999 !

       Jawaban :

                Pada tahun 1999, IEA melakukan suatu studi pendidikan kewarganegaraan, dan menghubingi CIVED. Karena penilaian ICCS berisi beberapa instrumenyang digunakan oleh CIVED, ICCSmendapatkan informasi dari CIVED, dengan mengikutkan 15 negara-negara yang menyertai ICCS, perkiraan-perkiraan pemahaman instrumen berdasarkan  isi kota skor dari keduanya studi-studi dan membandingkan mereka. Perbandingan menyarankan, untuk sebanyak tujuh dari 15 negara itu, penurunan yang sangat terlihat dalam pemahaman isi kota murid-murid yang telah berlangsung  selama 10 tahun itu. Kenaikan besar terjadi hanya pada satu negara. Dan negara tersebut belum bisa memberikan suatu penjelasan terhadap adanya penurunan ini, tetapi ia penting mengenali yang kefahaman isi kota hanya satu aspek kota dan pendidikan kewarganegaraan.

9.    ICCS juga meneliti persepsi dan perilaku siswa. Bagaimana temuan ICCS tentang hal tersebut ?

       Jawaban :

                ICCS mengukur persepsi siswa dan tingkah laku-tingkah laku relevan untuk ilmu kewarganegaraan dan kewarganegaraan dalam empat domain-domain antara lain menghargai keyakinan-keyakinan, sikap,pengetahuan tingkah laku,tingkah laku, dan tingkah lakutingkah. Survei dialokasikan tentang jumlah waktu yang sama untuk penilaian persepsi dan tingkah laku-tingkah laku ketika ia mengalokasikan untukpenilaian pengetahuan kewarganegaraan.

                Sedangkan kuesioner siswa untuk konteks Asia ada 8 materi yaitu tentang Pemerintahan, tentang Perilaku yang Sebaiknya, tentang Budaya Tradisional, tentang Hukum di Indonesia, tentang Pegawai dan Politikus, tentang Warganegara yang baik, tentang Pemilu dan Kantor Pemerintahan, dan tentang Identitas Asia.

10.  ICCS juga meneliti konteks sekolah dan masyarakat. Bagaimana hasilnya ?

       Jawaban  :

       ICCS memberikan sejumlah temuan menarik tentang bagaimana murid-murid memikirkan tentang masyarakat kotadan bagaimana mereka terlibat dalam itu. Kepercayaan dalam lembaga-lembaga kota bervariasi seberang ICCS negara-negara. Lembaga yang paling kurang percaya adalah partai-partai politik. Di banyak negara, murid-murid tidak mengungkapkan sebuah pilihan untuk politik tertentu. Namun demikian, keduanya kepercayaan dan mendukung untuk partai-partai politik bervariasi dengan pesat. Dalam beberapa negara, partai-partai politik menarik tingkat-tingkat lebih tinggi kepercayaan atau dukungan; di negara lain, satu-satunya minoritas-minoritas kecil murid-murid menyatakan kepercayaan dalam lembaga-lembaga ini atau menyatakan sebuah pilihan untuk salah satu dari mereka.

International Civic and Citizenship Education Study – Indonesia

Ringkasan Temuan Awal 

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)-2009

Dr. Wolfram Schulz (Research Director) and Dr. John Ainley (Project Coordinator)

Pemaparan Temuan-temuan Awal ICCS 2009
International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) meneliti cara-cara yang dilakukan oleh negara dalam mempersiapkan generasi mudanya untuk melaksanakan peranannya sebagai warga negara. Penelitian ini melaporkan tentang pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai kewarganegaraan serta sikap, persepsi dan aktifitas siswa yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Laporan dari ICCS ini disusun berdasarkan data dari lebih 140.000 siswa di lebih dari 5.000 sekolah di 38 negara. Data ini diperkuat dengan data lebih dari 62.000 guru di sekolah tersebut dan data kontekstual dikumpulkan dari kepala sekolah dan pusat penelitian nasional.
Pendidikan Kewarganegaraan
Di negara-negara peserta ICCS memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam memberikan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendekatan-pendekatan tersebut, meliputi memberikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai satu mata pelajaran khusus, mengintegrasikan isi (pelajaran) yang relevan ke mata pelajaran lain, dan memasukkan isi pelajaran sebagai tema lintas kurikulum. Dua puluh satu dari 38 negera peserta ICCS memasukkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai satu mata pelajaran khusus ke dalam kurikulumnya. Pendidikan Kewarganegaraan mencakup berbagai topik. Topik yang paling banyak diberikan oleh negara-negara peserta ICCS yang menekankan pada pendidikan kewarganegaraan meliputi hak asasi manusia (25 negara), pemahaman perbedaan budaya dan kelompok etnis (23 negara), lingkungan hidup (23 negara), parlemen dan sistem pemerintahan  (22 negara) dan pemungutan suara dan pemilihan umum (20 negara).

Persepsi dan perilaku siswa

ICCS mengukur persepsi dan perilaku siswa yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan: kepercayaan pada nilai-nilai, sikap, intensi perilaku dan tindakan. ICCS mendapatkan beberapa temuan yang menarik mengenai cara berfikir siswa tentang masyarakat madani dan bagaimana mereka terlibat di dalamnya. Kepercayaan pada lembaga masyarakat bervariasi antar negara peserta ICCS. Secara rata-rata sekitar 60 persen siswa di seluruh negara peserta ICCS percaya kepada pemerintahannya, media dan masyarakat umum, sedangkan 75 persen siswa memiliki kepercayaan yang rendah terhadap sekolah. Tingkat kepercayaan yang paling tinggi kepada pemerintah ditemukan di negara Austria, Denmark, Republik Dominika, Finlandia, Indonesia, Italia, Liechtenstein, Federasi Rusia, Swedia dan Thailand. Partai politik merupakan lembaga yang kurang mendapatkan kepercayaan, hanya 40 persen siswa yang menyatakan percaya kepada partai politik. Secara rata-rata setengah dari jumlah siswa tidak menunjukkan preferensinya (pilihannya) untuk satu partai politik tertentu. Namun, baik kepercayaan dan dukungan kepada partai politik terlihat sangat bervariasi. Di beberapa negara, partai politik mendapatkan kepercayaan dan dukungan ang lebihj tinggi dibandingkan  sedangan di negara lainnya hanya sedikit siswa yang percaya kepada lembaga tersebut atau tidak menjawab (memberikan pilihan).

Untuk informasi lebih detil termasuk hasil Penelitian ini di Indonesia, silakan hubungi harismanindonesia@gmail.com atau 08128490574.

Untuk mendownload PowerPoint Seminar Hasil ICCS 2009 – Indonesia, klik Presentation_ICCS_callharis.com

Download Instrumen ICCS:

callharis.com_lay-out ver_ICCS2009MS_Module_Asia_id_ID_ver

callharis.com_lay-out ver_ICCS2009MS_SchQ_id_ID_ver

callharis.com_lay-out ver_ICCS2009MS_StdQ_id_ID_ver

callharis.com_lay-out ver_ICCS2009MS_TeaQ_id_ID_ver

Latar Belakang dan Peranan ICCS Civic Education

Latar belakang ICCS(International Commission for Control and Supertision)

 

Selama Perang Vietnam , Komisi Internasional Pengendalian dan Pengawasan (ICCS) diciptakan untuk menggantikan Komisi Pengendalian Internasional (secara resmi disebut Komisi Internasional untuk Pengawasan dan Pengendalian di Vietnam (ICSC)) setelah penandatanganan Persetujuan Damai Paris ("Paris Persetujuan Mengakhiri Perang dan Memulihkan Perdamaian di Vietnam ") pada tanggal 27 Januari 1973.

Protokol pada Persetujuan Paris rinci fungsi dari ICCS. Pada Pasal 4 itu bernama lokasi dari tujuh tim regional dan dua puluh enam tim dalam daerah-daerah di Vietnam Selatan . Hal ini juga menyerukan tujuh tim untuk ditugaskan ke pelabuhan masuk (untuk penggantian persenjataan, amunisi dan bahan perang diizinkan kedua pihak Vietnam Selatan di bawah Pasal 7 Perjanjian) dan tujuh tim untuk mengawasi kembalinya personil ditangkap dan ditahan.

Singkatnya, ICCS adalah untuk mengawasi gencatan senjata, penarikan pasukan, pembongkaran pangkalan militer, aktivitas di pelabuhan masuk dan kembalinya personil militer ditangkap dan warga sipil asing. Hal itu untuk melaporkan pelaksanaan, atau pelanggaran, dari Perjanjian Damai dan Protokol.

Kanada tetap menjadi anggota ICCS dari 29 Januari sampai dengan 31 Juli 1973. Selama periode ini ada 18.000 dugaan pelanggaran gencatan senjata, yang mengakibatkan lebih dari 76.000 tewas, terluka dan hilang untuk kedua belah pihak. Satu orang lain Kanada dan delapan dari Hungaria (2 orang: penjaga perbatasan Kapten Aurel Dylski dan 1 Lt Csaba Cziboly), Indonesia , dengan Filipina , Polandia dan Amerika Serikat tewas pada tanggal 9 April 1973 ketika sebuah helikopter ICCS ditembak jatuh. Ini adalah kematian hanya Kanada selama waktunya dengan ICCS. Dalam istilah praktis, Kanada tinggal cukup lama untuk mengawasi penarikan Amerika dan pertukaran tawanan perang.

Kekuatan itu terdiri dari personil militer dan sipil dari kedua negara komunis, Hungaria dan Polandia, dan dua non-komunis negara, Kanada dan Indonesia. Seperti dengan ICSC lama, ada perbedaan pendapat berkesinambungan antara komunis dan negara non-komunis tentang penyebab pelanggaran perjanjian. Kanada berusaha untuk mengatasi ini dengan "kebijakan mulut terbuka" terhadap media di dunia. Setelah keberangkatan Kanada dari Komisi, ia digantikan oleh Iran .

Kolonel Robert Ringma adalah Wakil Kepala Staf pertama (Dukungan) untuk Delegasi Komponen Militer Kanada untuk Komisi Internasional Pengendalian dan Pengawasan (MCCD ICCS), dari 27 Januari - 1 Juni 1973.

Peranan ICCS

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) meneliti cara-cara yang dilakukan oleh negara dalam mempersiapkan generasi mudanya untuk melaksanakan peranannya sebagai warga negara. Penelitian ini melaporkan tentang pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai kewarganegaraan serta sikap, persepsi dan aktifitas siswa yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Laporan dari ICCS ini disusun berdasarkan data dari lebih 140.000 siswa di lebih dari 5.000 sekolah di 38 negara. Data ini diperkuat dengan data lebih dari 62.000 guru di sekolah tersebut dan data kontekstual dikumpulkan dari kepala sekolah dan pusat penelitian nasional.

Di negara-negara peserta ICCS memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam memberikan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendekatan-pendekatan tersebut, meliputi memberikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai satu mata pelajaran khusus, mengintegrasikan isi (pelajaran) yang relevan ke mata pelajaran lain, dan memasukkan isi pelajaran sebagai tema lintas kurikulum. Dua puluh satu dari 38 negera peserta ICCS memasukkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai satu mata pelajaran khusus ke dalam kurikulumnya. Pendidikan Kewarganegaraan mencakup berbagai topik. Topik yang paling banyak diberikan oleh negara-negara peserta ICCS yang menekankan pada pendidikan kewarganegaraan meliputi hak asasi manusia (25 negara), pemahaman perbedaan budaya dan kelompok etnis (23 negara), lingkungan hidup (23 negara), parlemen dan sistem pemerintahan  (22 negara) dan pemungutan suara dan pemilihan umum (20 negara).

ICCS mengukur persepsi dan perilaku siswa yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan: kepercayaan pada nilai-nilai, sikap, intensi perilaku dan tindakan. ICCS mendapatkan beberapa temuan yang menarik mengenai cara berfikir siswa tentang masyarakat madani dan bagaimana mereka terlibat di dalamnya. Kepercayaan pada lembaga masyarakat bervariasi antar negara peserta ICCS. Secara rata-rata sekitar 60 persen siswa di seluruh negara peserta ICCS percaya kepada pemerintahannya, media dan masyarakat umum, sedangkan 75 persen siswa memiliki kepercayaan yang rendah terhadap sekolah. Tingkat kepercayaan yang paling tinggi kepada pemerintah ditemukan di negara Austria, Denmark, Republik Dominika, Finlandia, Indonesia, Italia, Liechtenstein, Federasi Rusia, Swedia dan Thailand. Partai politik merupakan lembaga yang kurang mendapatkan kepercayaan, hanya 40 persen siswa yang menyatakan percaya kepada partai politik. Secara rata-rata setengah dari jumlah siswa tidak menunjukkan preferensinya (pilihannya) untuk satu partai politik tertentu. Namun, baik kepercayaan dan dukungan kepada partai politik terlihat sangat bervariasi. Di beberapa negara, partai politik mendapatkan kepercayaan dan dukungan ang lebihj tinggi dibandingkan  sedangan di negara lainnya hanya sedikit siswa yang percaya kepada lembaga tersebut atau tidak menjawab (memberikan pilihan).

Prinsip ICCS

Internasional Pengendalian Commission (ICC), secara resmi disebut Komisi Internasional untuk Pengawasan dan Pengendalian di Vietnam (ICSC), adalah pasukan internasional didirikan pada tahun 1954 yang mengawasi pelaksanaan Kesepakatan Jenewa yang mengakhiri Perang Indocina Pertama dengan Partisi Vietnam . ^[1] Hal ini melaporkan pada kemajuan gencatan senjata dan setiap pelanggaran terhadap mereka. Pasukan terdiri tentara dan petugas dari Kanada , Polandia , dan India yang mewakili non-komunis , komunis , dan non-blok blok masing-masing.

Meskipun seharusnya netral , anggota ICC sering mengambil sisi dalam Perang Vietnam (Kedua Perang Indocina) dan bahkan menawarkan bantuan kepada kedua belah pihak. Personil Kanada diketahui telah dilakukan intelijen bekerja untuk Amerika Serikat selama mereka bom dari Vietnam Utara . ^[2] Tindakan seperti ini sering menyebabkan anggota dari ICC untuk menjadi target dengan beberapa anggota kehilangan hidup mereka. Bahkan dengan penerimaan dari Hanoi, Vietnam Utara Angkatan Darat dan Viet Cong yang diyakini telah membunuh anggota ICC. ^[3]

Dengan penandatanganan Kesepakatan Damai Paris tahun 1973, ICC dibubarkan dan diganti dengan Komisi Internasional Pengendalian dan Pengawasan (ICCS). ^[1]

Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen

A. Pengertian dan Jenis-jenis Lembaga

Negara

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dengan sistem pemerintahan
demokrasi. Negara Indonesia bukan negara kekuasaan (machstaat) di bawah satu
tangan seorang penguasa. Karena itu dalam sistem pemerintahan, segala macam
kekuasaan negara diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum (undang-undang).
Kekuasaan negara juga dijalankan oleh lembaga-lembaga dengan tata aturan tertentu.

1. Pengertian Lembaga Negara
Secara sederhana lembaga negara adalah badan-badan yang membentuk sistem
dan menjalankan pemerintahan negara. Kita tahu, dalam suatu negara modern terdapat pembuat peraturan-peraturan (undang-undang). Dalam negara modern juga ada kepala negara yang menjalankan pemerintahan. Tentu dalam negara modern ada pula yang mengadili ketika terjadi berbagai macam bentuk pelanggaran negara. Nah, yang membuat peraturan-peraturan yang menjalankan pemerintahan, dan yang mengadili pelanggaran-pelanggaran tersebut biasanya dijalankan lembaga-lembaga negara.

2. Jenis-jenis Lembaga Negara
Apa saja jenis-jenis lembaga negara itu? Dalam negara yang bersistem demokrasi
paling tidak ada tiga macam lembaga kekuasaan. Masing-masing adalah kekuasaan
legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (yang menjalankan undangundang/ pemerintahan), dan kekuasaan yudikatif (yang mengadili atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran undang-undang).
Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia kekuasaan legislatif dijalankan
oleh DPR, MPR, juga DPD. Sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden yang dibantu seorang Wakil Presiden dan para menteri kabinet. Terakhir, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA (Mahkamah Agung), Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial (akan dijelaskan pada uraian selanjutnya).

B. Lembaga-lembaga Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen

Sejak memasuki era reformasi, negara Indonesia memang banyak mengalami
perkembangan-perkembangan baru. Salah satu dari perubahan tersebut adalah
amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen artinya perubahan. Hingga sekarang
UUD 1945 sudah empat kali mengalami amandemen.
Siapa yang mengamandemen UUD 1945 itu? Tidak lain adalah sidang MPR. Dengan amandemen terhadap UUD 1945 itu, lembaga-lembaga negara juga mengalami beberapa perkembangan. Sebagai contoh, ada nama-nama lembaga negara yang baru.
Apa saja lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen? Adalah
perubahan-perubahan itu terjadi? Mari kita lihat uraiannya.

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
MPR adalah majelis (tertinggi) yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat
Indonesia. Karena merupakan sebuah majelis, maka kekuasaan MPR, kewenangan-kewenangan MPR baru muncul ketika semua anggota-anggotanya berkumpul dan bersidang (dalam majelis). Sidang MPR ini paling sedikit sekali dalam lima tahun.
Siapa saja anggota MPR? Menurut UUD 1945 hasil amandemen, anggota MPR
terdiri seluruh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih rakyat melalui Pemilu. Jumlah anggota DPR menurut ketentuan ada 550 orang. Sedang anggota DPD di setiap provinsi ada 4 orang, dan tidak lebih dari 1/2 anggota DPR. Ketentuan tentang keanggotaan MPR ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Apa saja wewenang MPR? Menurut UUD 1945 hasil amandemen wewenang MPR
adalah sebagai berikut.
a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
b. Melantik presiden dan/wakil presiden.
c. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut
Undang-Undang Dasar.
Masa jabatan anggota MPR dalam satu periode adalah lima tahun.

2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Kedudukan DPR sebagai lembaga negara diatur dalam Bab VII pasal 19 UU 1945
hasil amandemen. Keanggotaan DPR seperti sudah disinggung di depan, berasal dari partai politik yang dipilih melalui Pemilu setiap lima tahun sekali.
Selain DPR, ada pula DPRD. Adakah perbedaannya? Ada, yakni DPR
berkedudukan di ibu kota. Anggota DPR secara otomatis juga menjadi anggota MPR. Sementara itu DPRD berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota.

a. Tugas/Wewenang dan Hak-hak DPR
Secara umum tugas/wewenang DPR memegang kekuasaan legislatif, artinya
sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 A UUD 1945).
Lebih jelasnya tentang tugas/wewenang DPR terdapat dalam 3 fungsi penting sebagai
berikut.
1) Fungsi legislatif, yakni DPR sebagai pembuat undang-undang bersama presiden.
2) Fungsi anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan menetapkan APBN
(Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diajukan Presiden.
3) Fungsi pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahannya.

Selain tugas/kewenangan tadi, anggota-anggota DPR juga memiliki hak-hak penting
(Pasal 20A UUD 1945). Hak-hak yang dimaksud adalah sebagaimana berikut.
1) Hak Interpelasi
Yakni hak untuk meminta keterangan kepada presiden.
2) Hak Angket
Yakni hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah/
presiden.
3) Hak Inisiatif
Yakni hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada pemerintah/
presiden.
PKn Kelas 6 SD/MI 77
4) Hak Amandemen
Yakni hak untuk menilai atau mengadakan perubahan atas RUU (Rancangan
Undang-Undang).
5) Hak Budget
Yakni hak untuk mengajukan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara).
6) Hak Petisi
Yakni hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan pemerintah/presiden.

b. Persidangan DPR
Menurut pasal 19 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen, sidang DPR paling sedikit
adalah sekali dalam satu tahun. Tentu saja hal itu terjadi jika tidak adahal-hal penting yang memaksa, atau keadaan pemerintahan berjalan normal. Jika ada hal-hal yang memaksa, misalnya presiden melanggar undang-undang dan mengkhianati negara, maka DPR dapat mengadakan sidang sewaktu-waktu.

3. Presiden dan Wakil Presiden
Menurut Bab III pasal 4 UUD 1945, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi
pemerintahan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala
pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil
Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan dipilih secara
langsung oleh rakyat melalui Pemilu (lihat kembali pada pembahasan tentang Pemilu).
a. Presiden
Masa jabatan Presiden (juga Wakil Presiden) adalah lima tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu masa jabatan saja (pasal 7 UUD 1945 hasil amendemen).

Kedudukan presiden meliputi dua macam, yakni 1) sebagai kepala negara dan 2)
sebagai kepala pemerintahan.
1) Presiden sebagai Kepala Negara
Sebagai kepala negara, Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai
berikut.
a) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara (pasal 10 UUD 1945).
b) Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain
dengan persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945).
c) Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945).
d) Mengangkat duta dan konsul.
e) Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi.
f) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
2) Presiden sebagai Kepala Pemerintahan
Sebagai kepala pemerintahan Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan
sebagai berikut.
a) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
b) Mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR.
c) Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menjalankan undang-undang.
d) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

b. Wakil Presiden
Karena dalam praktiknya dipilih melalui Pemilu dalam satu paket dengan Presiden,
maka kedudukan Wakil Presiden tentunya bukan lembaga yang berdiri sendiri. Seperti sudah disinggung, Wakil Presiden adalah pembantu Presiden. Namun demikian kedudukan Wakil Presiden adalah strategis. Mengapa? Tidak lain karena dalam keadaan-keadaan tertentu ia dapat menggantikan kedudukan Presiden. Pasal 8 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen menyatakan : ”apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.”

4. Kementerian Negara
Menteri-menteri negara adalah pembantu-pembantu Presiden (Bab V pasal 17
UUD 1945). Para menteri itu duduk dalam kabinet yang dibentuk oleh Presiden. Kita
tahu, seorang Presiden tidak mungkin dapat mengatasi segala bidang yang dibutuhkan dalam kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu dalam kerjanya ia dibantu oleh para menteri-menteri itu.
Mereka para menteri itu ada yang memimpin sebuah departemen ada juga yang
tidak memimpin departemen. Menteri dalam negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, misalnya, adalah contoh-contoh dari menteri-menteri yang memimpin sebuah departemen. Sementara menteri-menteri seperti kepariwisataan, lingkungan hidup, kesekretariatan negara/kabinet, misalnya merupakan contoh dari menteri-menteri yang tidak memimpin departemen.

Jumlah menteri-menteri yang duduk dalam kabinet tentu saja merupakan bagian
dari kewenangan serta hak prerogatif (hak khusus) Presiden. Semua disesuaikan
dengan tingkat tuntutan-tuntutan perkembangan yang dihadapi. Berapakah jumlah
menteri-menteri yang duduk dalam kabinet sekarang?

5. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang baru dalam sistem
ketatanegaraan RI. Sebelumnya lembaga ini tidak ada. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen lembaga ini tercantum, yakni dalam Bab VII pasal 22 C dan pasal 22 D.
Anggota DPD ada dalam setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu
(lihat kembali Bab Pemilu). Anggota DPD ini bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan.
Menurut pasal 22 D UUD 1945, DPD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi
lainnya, juga yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.
b. Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di atas tadi, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

6. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
BPK merupakan lembaga pemeriksa keuangan yang bersifat mandiri. Artinya dalam
menjalankan tugasnya badan ini terlepas dari pengaruh pemerintah. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara.
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan-pertimbangan dari DPD. Hasil kerja dari BPK ini diserahkan kepada DPR, DPD, juga DPRD sesuai
dengan kewenangannya.
Badan ini berdomisili di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
Lembaga ini juga dikenal sebagai lembaga eksaminatif.

7. MA (Mahkamah Agung)
MA (Mahkamah Agung) merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman
(Bab IX pasal 24 ayat 2). Keberadaan lembaga ini sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan.
Mengapa MA disebut sebagai lembaga tertinggi? Tidak lain karena merupakan
lembaga peradilan tingkat terakhir. Jika misalnya seseorang berpekara di peradilan
pertama (Pengadilan Negeri) kurang puas terhadap keputusan yang diperoleh, maka
ia akan naik banding ke peradilan di atasnya lagi (Pengadilan Banding). Jika masih
kurang, maka ia dapat mengajukan lagi ke peradilan MA ini.
MA diketuai oleh seorang Hakim Agung dibantu oleh hakim-hakim agung. Menurut
UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang. Adapun Hakim Agung merupakan pejabat tinggi negara setingkat menteri negara yang diangkat oleh Presiden atas usul DPR. Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR tersebut berasal dari usulan Komisi Yudisial.

8. MK (Mahkamah Konstitusi)
MK (Mahkamah Konstitusi) merupakan pemegang kekuasaan kehakiman sesudah
MA (Bab IX pasal 24 ayat 2). Lembaga negara ini termasuk baru. Lembaga ini
mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final untuk :
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
b. memutus sengketa kewenangan,
c. memutus perselisihan hasil Pemilu, dan
d. memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan terhadap Presiden/Wakil
Presiden terhadap UUD.
MK memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing
hakim tersebut terdiri atas : 3 orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden.

9. KY (Komisi Yudisial)
Seperti MK, KY (Komisi Yudisial) juga merupakan lembaga negara yang termasuk
baru. Sebagaimana terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2004, lembaga ini dibentuk untuk mengawasi perilaku para hakim. Selain itu lembaga ini dibentuk untuk mengawasi praktik kotor penyelenggaraan/proses peradilan. Lembaga ini juga punya kewenangan mengusulkan calon Hakim Agung.
Dalam UUD 1945 hasil amandemen, kedudukan KY ini diatur dalam pasal 24 B.
Lembaga ini bersifat mandiri, yang keberadaannya dibentuk dan diberhentikan oleh
Presiden dengan persetujuan DPR. Adanya komisi ini, diharapkan penyelenggaraan
peradilan terhindar dari praktik-praktik kotor.

1. Lembaga negara merupakan badan-badan yang membentuk sistem kekuasaan
negara.
2. Dalam UUD 1945 hasil amandemen terdapat beberapa lembaga negara yang
termasuk baru bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. Dari segi kewenangan kedudukan lembaga-lembaga negara paling tidak terdiri
dari tiga macam, yaitu lembaga negara legislatif (pembuat undang-undang),
eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (penegakan hukum bagi
pelanggaran terhadap undang-undang).
4. MPR merupakan penjelmaan dari kekuasaan seluruh rakyat Indonesia, sebab
anggota-anggota MPR terdiri atas seluruh anggota DPR, dan DPD yang dipilih
oleh rakyat secara langsung.
5. MPR, DPR, dan DPD termasuk lembaga negara yang memegang kekuasaan
legislatif.
6. Presiden/Wakil Presiden memegang kekuasaan eksekutif, dan dalam sistem
pemerintahan RI mempunyai kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan. Dalam masa jabatannya, Presiden/Wakil dapat diberhentikan jika
terbukti melakukan pengkhianatan kepada negara pelanggaran berat atas usulan
DPR kepada MPR.
7. MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial)
merupakan pemegang kekuasaan yudikatif, MA dan MK sebagai pemegang
kekuasaan kehakiman.
8. Anggota Mahkamah Agung maksimal 60 Hakim Agung, sedangkan anggota
Mahkamah Konstitusi ada 9 orang, masing-masing : 3 orang diajukan DPR, 3 orang
diajukan oleh Presiden, serta 3 orang lagi diajukan oleh MA.

Tugas dan Wewenang Lembaga Negara

1. Presiden

•Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

•Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

•Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.

•Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa).

•Menetapkan Peraturan Pemerintah.

•Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

•Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.

•Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.

•Menyatakan keadaan bahaya.

•Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan

pertimbangan DPR.

•Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

•Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

•Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

•Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.

•Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

•Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR.

•Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.

•Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

2. Wakil Presiden

•Bertanggungjawab penuh membantu presiden selama satu periode kepengurusan sertaberwenang dalam membantu menjalankan roda organisasi BEM KM UNDIP.

•Menjalankan roda koordinasi dan komunikasi antar organ/perangkat kelembagaan BEM KM UNDIP.

•Melakukan pengawalan issue / wacana di lingkungan internal kampus.

•Sebagai koordinator dari komisi ahli.

•Melakukan pemantauan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan BEM KM UNDIP.

•Membantu pelaksanaan fungsi dan tugas presiden, apabila presiden berhalangan.

3. MPR

•Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945),

(Undang-Undang Dasar).

•Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.

•Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk

memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

•Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.

•Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

•Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan

dalam masa jabatannya Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler. Setelah Sidang MPR 2003, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi oleh MPR.

4. DPR

•Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat

persetujuan bersama.

•Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang.

•Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan

bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.

•Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

•Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan

Pemerintah.

•Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

•Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

•Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian

anggota Komisi Yudisial.

•Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk

ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

•Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.

•Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima
penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.

•Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat

perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

•Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

•Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

•Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

5. DPD

•Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.

•Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan

dengan pajak, pendidikan, dan agama.

•Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

•Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

•Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.

Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

6. MA

•Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
Undang-Undang.

•Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.

•Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan rehabilitasi.

7. MK

•Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

•Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

8. Komisi Yudisial

a. wewenang

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

b. tugas

1. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung

Komisi Yudisial mempunyai tugas:
a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan
d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

2. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim

Komisi Yudisial mempunyai tugas:
a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim,
b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

9. KPU

Dalam Pasal 10 Undang-uandang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dalam Pasal 2 Keputusan presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilu, KPU mempunyai tugas kewenangan berikut:

1. merenacanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu

2. menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilu.

3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan
mengkoordinsikan kegiatan Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat
Pemungutan Suara (TPS).

4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD, I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan

5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilu di semua daerah pemilihan utuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. mengumpulkan dan mengsistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilu.
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilu.
Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

tugas dan kewenangan lainya yang ditetapkan dam Undang –undang Nomor 3 Tahun1999 tentang Pemilu.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 tahun setelah Pemilu dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilu.